Pemerintah Dikhianati

Masalahnya berpulang kepada pemerintah sendiri. Kita percaya dalam menentukan kebijakannya, pemerintah telah melakukan kajian secara menyeluruh, termasuk kemungkinan akan terjadinya ekses dalam pelaksanaannya nanti. Sayangnya, antisipasinya tidak berjalan secara optimal.

Pemerintah merasa telah dikhianati oleh aparatnya. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wachyudin Zarkasyi. Pemicunya adalah soal Ujian Nasional (UN), yang kunci jawabannya bocor sebelum diujikan. Kata Zarkasyi, pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pengawas, dengan tujuan ujian semakin ketat dan tidak ada kebocoran. Kenyataannya, masih ada oknum yang menggagalkan tujuan tersebut.

Mengkhianati pemerintah sehingga tujuan-tujuannya yang baik sering gagal, memang sudah sering terjadi dalam berbagai bidang dan sudah berlangsung lama. Bukan hanya penyelenggaraan UN, distribusi dana BOS (bantuan operasional sekolah) dan pembagian BLT (bantuan langsung tunai) pun menimbulkan ekses di mana-mana. Tepat sekali apa yang dikatakan Zarkasyi, program pemerintah itu dikhianati oleh aparatnya sendiri.

Karena cakupannya menyeluruh, pemerintah harus melakukan kajian terus-menerus atas berbagai kebijakannya. Dalam penyelenggaraan UN, misalnya, persoalannya tidak akan selesai jika hanya melakukan penangkapan terhadap oknum pelakunya, kemudian menghukumnya. Tindakan seperti itu, sudah terbukti tidak efektif. Dari masyarakat, ada usul agar yang diperbaiki adalah sistemnya. Mungkin demikian juga dalam kasus distribusi dana BOS dan pembagian BLT.

Masalahnya berpulang kepada pemerintah sendiri. Kita percaya dalam menentukan kebijakannya, pemerintah telah melakukan kajian secara menyeluruh, termasuk kemungkinan akan terjadinya ekses dalam pelaksanaannya nanti. Sayangnya, antisipasinya tidak berjalan secara optimal. Misalnya dalam menghadapi kritik terhadap penyelenggaraan UN. Dalam hal ini, tanggapan kalangan pendidikan sendiri terbelah. Tidak sedikit guru dan pakar pendidikan yang tidak menyetujuinya, antara lain, dianggap tidak adil kalau faktor kelulusan siswa hanya ditentukan oleh hasil UN.

Menghadapi situasi sulit seperti itu, pemerintah seolah enggan bertindak untuk mengatasi persoalan yang lebih mendasar. Dalam penyelenggaraan UN misalnya, yang diubah bukan substansinya. Tadinya dikira, dengan melibatkan perguruan tinggi dan menambah jumlah pengawas, eksesnya akan bisa dikurangi. Ternyata hal itu meleset.

Antisipasi yang sifatnya tambal sulam juga terjadi dalam bidang lain. Distribusi dana BOS dan pembagian BLT yang selalu menimbulkan ekses, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masih bisa dimanipulasi di lapangan. Dan pelakunya adalah aparat pemerintah sendiri. Sebagian kecil masyarakat ikut memanfaatkan kesempatan itu, demi keuntungannya sendiri. Mereka jadi kurang peduli bahwa tindakannya itu, justru merugikan sebagian besar masyarakat lainnya.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, masyarakat merasa partisipasinya kurang mendapat tanggapan dari pemerintah. Ada kesan, pemerintah ingin tetap jalan sendiri, karena merasa kebijakannya sudah benar. Pandangan seperti ini (kalau benar) harus segera dikoreksi. Masalahnya, pengkhianatan yang dilakukan aparat terhadap kebijakan pemerintah selama ini, sudah menyebabkan masyarakat sangat dirugikan.

Jika hal seperti itu dibiarkan terus, tidak mustahil masyarakat akan apatis. Bahkan tidak mustahil, akan muncul anggapan pemerintah menutup mata. Demi kepentingan yang tidak diungkapkan dengan jujur, pemerintah membiarkan kebijakannya dikhianati oleh aparatnya, meski dengan sanksi yang ala kadarnya. Kita tidak mengharap hal seperti itu akan benar-benar terjadi