Pengorbanan dan Kebahagian
BERJUTA pertanyaan pasti menghampiri ketika menyaksikan seseorang akan berangkat haji atau minimal berkurban. Mengapa jemaah haji harus rela menyerahkan uangnya yang mencapai Rp 40 juta, bahkan bisa lebih?
Padahal, tinggal di Mekah dan Madinah jauh dari menyenangkan karena pemondokan jemaah haji rata-rata jauh, berebut mencari bus, harus berdesak-desakan saat beribadah, belum lagi budaya dan makanan yang tidak cocok. Bukankah lebih baik uang untuk haji diinvestasikan yang tentu dapat lebih mendatangkan uang lebih banyak?
Demikian pula dengan ibadah kurban. Mengapa manusia ikhlas menyerahkan sejumlah uangnya untuk membeli hewan kurban yang nantinya sedikit, bahkan tidak dinikmati sama sekali? Bukankah lebih baik uang Rp 1,5 juta tersebut dipergunakan untuk keperluan lainnya?
Ibadah haji, termasuk ibadah kurban, merupakan lambang dari puncak ketangguhan pribadi dan puncak ketangguhan sosial. Niat utama kedua ibadah itu adalah untuk selalu tetap dalam orbit Allah selain kepedulian sosial kepada sesama. Itulah kebahagiaan hakiki yang bersumber dari Sang Maha Penyayang sehingga harta pun dengan ikhlas diserahkan.
Setiap manusia pasti ingin memperoleh kebahagiaan sepanjang hidupnya. Apa pun yang dilakukan seseorang, baik disadari maupun tidak, sesungguhnya selalu menuju pada satu muara yakni bahagia.
Ada beragam cara manusia dalam mendapatkan kebahagiaan. Sebagian mencarinya dengan berusaha mendapatkan materi dan kekayaan sebanyak mungkin. Inilah yang disebut dengan physical happiness (kebahagiaan fisik) yang dicapai saat seseorang merasa bahagia ketika mendapat gaji besar, bonus tahunan, mobil mewah atau rumah megah, penampilan dan wajah yang cantik dan rupawan, atau pakaian dan perhiasan yang indah.
Physical happiness membuat seseorang terjebak pada pola hidup konsumerisme. Ia menjadi sangat konsumtif karena mengejar kebahagiaan dengan memiliki materi.
Ada pula orang yang merasa bahagia ketika mendapatkan pujian, penghargaan, atau pengakuan atas prestasi yang diraih. Itulah yang dinamakan emotional happiness. Riuhnya tepukan, piagam dan medali penghargaan, serta pujian dari masyarakat luas akan membuatnya begitu bahagia.
Physical dan emotional happiness cenderung sulit untuk dipenuhi karena sifat manusia selalu merasa tidak pernah puas. Kita bisa melihat pada pemberitaan di media massa soal maraknya kasus korupsi. Hampir semua pelaku korupsi tingkat tinggi adalah orang yang berada di tingkat ekonomi menengah ke atas, bukan orang miskin yang seharusnya butuh harta.
Selain itu, mengejar physical dan emotional happiness lebih sering berujung pada kekecewaan bahkan stres dan depresi. Pada pemilihan calon legislatif lalu, kita bisa melihat banyaknya orang yang menjadi sakit jiwa dari mulai yang ringan hingga berat ketika mereka gagal terpilih, bahkan bunuh diri.
Keinginan untuk memiliki jabatan tinggi agar mendapat penghasilan dan penghargan yang lebih tinggi, malah berujung mengenaskan. Sementara sebagian pejabat atau wakil rakyat yang berhasil menduduki jabatan malah berupaya mengejar materi dengan berbagai cara agar bisa menutupi pengeluarannya.
Lebih memprihatinkan lagi bila melihat kondisi remaja dan generasi muda yang gagal dalam upaya mencari kebahagiaan. Tingginya jumlah pengguna narkoba merupakan bukti nyata bahwa banyak orang yang keliru memaknai arti kebahagiaan. Mereka terjebak pada kebahagiaan semu sehingga lari pada dugem, clubbing, gaya hidup konsumerisme, atau obat terlarang yang jelas sangat merusak dan menghancurkan diri.
Banyak orang yang tidak menyadari sesungguhnya kebahagiaan amat dekat dan tak perlu biaya mahal untuk menggapainya, yakni spiritual happiness. Kebahagiaan spiritual adalah ketika seseorang mampu memaknai untuk apa mereka diciptakan, apa tujuan hidup mereka, dan mau kemana mereka kelak.
Berbeda dengan physical dan emotional happiness yang selalu ingin memperoleh atau menerima, spiritual happiness justru membuat seseorang ingin selalu memberi. Seorang nenek akan sangat bahagia ketika bisa memberikan uang kepada cucunya. Ia merasa bahagia justru ketika memberi, bukan menerima, hingga ketika dilarang memberi justru akan sedih.
Physical dan emotional happiness membutuhkan biaya besar, pemborosan, dan kesenjangan sosial karena umumnya manusia makin serakah dan sibuk mengejar kepentingannya dirinya sendiri tanpa peduli orang lain. Korupsi, pembalakan hutan, pemalsuan obat, atau perusakan alam adalah perilaku manusia yang hanya mengejar kebahagiaan duniawi. Oleh karena itu, physical dan emotional happiness yang berlebihan dapat merusak bangsa karena sumber daya alam yang terbatas diperebutkan banyak orang yang serakah dan selalu merasa tidak puas. Sementara spiritual happiness justru membuat orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, saling memberi, dan tolong-menolong.
Solusi bagi masalah bangsa yang tengah dilanda krisis adalah menyadarkan tentang spiritual happiness. Mengatasi korupsi yang telah mengakar di bangsa ini dengan hanya penegakan hukum sama dengan mengatasi lumpur Lapindo yang hanya membangun tanggul. Sementara sumber lumpurnya tidak diatasi sehingga tanggul tetap jebol.
Perlu adanya program yang dapat menyadarkan masyarakat akan spiritual happiness bukan sebatas mengejar materi dan kedudukan. Spiritualitas akan menuntun manusia untuk menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya dirasakan ketika memberi, bukan saat menerima. Memberi adalah jati diri manusia karena ia adalah cerminan dari Sang Pencipta yang memiliki sifat Al Wahab yaitu "Yang Maha Memberi". ***
"People Power"
Kendati sudah dua kali mengganti kekuasaan lewat proses "people power", aparat pemerintah dan anggota parlemen tidak berusaha sungguh-sungguh, untuk memetik hikmah dari makna "people power" itu sendiri, misalnya, dengan mewanti-wanti diri sendiri, jangan melakukan kesalahan yang sama.
Gara-gara masyarakat merasa curiga dan kecewa terhadap proses penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah oleh polisi, beberapa pihak menyebut kemungkinan jika kekecewaan rakyat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang cepat akan berpotensi menjadi people power. Setelah memutar rekaman yang isinya sangat menghebohkan itu, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. merasa perlu untuk mengingatkan, jangan lawan kekuatan rakyat.
Kendati kekuasaan Soekarno dijatuhkan oleh kekuatan rakyat pada 1966, istilah people power menjadi populer setelah terjadi pergantian kekuasaan di Filipina. Saat itu Benigno (Ninoy) Aquino yang lama tinggal di pengasingannya di AS, memutuskan pulang ke negerinya untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos yang sudah menjadi diktator. Penerbangan Ninoy ke negara asalnya itu kemudian berubah menjadi perjalanannya menjemput maut. Karena begitu pintu pesawatnya terbuka di Bandara Manila, ia ditembak dan meninggal seketika.
Tragedi inilah yang kemudian menyulut amarah rakyat. Dalam jumlah yang makin lama tambah banyak, mereka turun ke jalan menuntut pergantian kekuasaan. Filipina dilanda krisis hebat. Karena sudah tak mampu mempertahankan kekuasaannya, akhirnya dengan bantuan AS, Marcos diterbangkan ke Hawaii dan Corry Aquino (istri Ninoy) ditetapkan sebagai presiden.
Di luar dugaan banyak orang, Corry yang sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, ternyata sanggup mengendalikan politik di negaranya kendati berkali-kali bergejolak. Yang lebih istimewa lagi, Corry tidak membiarkan jargon people power dipelihara terus oleh rakyatnya sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Rambu-rambu demokrasi dipatoknya dengan baik, bahkan ancaman serta kudeta militer pun (yang terjadi sampai tujuh kali), tidak menggoyahkan pendiriannya. Corry-lah yang menetapkan masa jabatan seorang Presiden Filipina cukup satu kali saja, padahal tekanan yang menentangnya sangat kuat.
Dalam kesempatan saat ini, kita untuk kesekian kalinya kembali menyebut people power, tidak ada salahnya kalau mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Corry Aquino di Filipina. Sebagai presiden, prestasi Corry mungkin tidak hebat, tetapi apa yang telah dilakukannya tidak jauh dengan apa yang dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Keduanya naik ke panggung kekuasaan dengan dukungan rakyat yang sangat besar, sedangkan dirinya berpotensi memikul beban dendam yang tidak ringan. Namun, potensi balas dendam tersebut oleh keduanya dibuang jauh-jauh. Di relung qalbunya, mereka sudah tidak menyediakan ruang untuk menampung hal-hal seperti itu. Alasannya, yang lebih penting untuk diurus adalah kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan diri atau keluarganya. Keduanya berketetapan pasti tidak membiarkan bangsanya bergejolak. Lembaga-lembaga kenegaraan yang sebelumnya dinilai bobrok dan kehormatannya dirusak, ditata ulang dengan apik. Pilar-pilarnya yang coreng-moreng dibersihkan, sedangkan yang runtuh ditegakkan kembali. Aspirasi rakyat, betapa pun kerasnya, digiring untuk masuk ke dalam koridor yang semestinya dan ditangani dengan baik. Corry dan Mandela tampil sebagai guru bangsa dalam kapasitas yang sebenarnya. Solusinya, menumbuhkan kepercayaan. Setelah itu, menawarkan kedamaian dan ketenteraman. Hasilnya pun luar biasa, di Filipina dan Afrika Selatan yang namanya people power hanya terjadi satu kali. Setelah itu, penyebutannya hanya untuk kepentingan sejarah.
Akan tetapi di negeri ini, mengapa people power sampai terjadi dua kali dan aktualisasinya pun masih terus disebut-sebut? Ini persoalan yang harus kita atasi bersama. Dua kali meruntuhkan kekuasaan dengan mengandalkan people power, jika dihitung-hitung, barangkali ongkosnya sudah sangat mahal. Bukan semata modal yang sudah ludes, tagihan utang pun tak kunjung habis. Kalau meminjam kearifan peribahasa, kita ini lebih bebal ketimbang keledai karena sudah terbukti tersandung dua kali pada batu yang sama. Terutama bagi lembaga kepresidenan dan lembaga parlemen, persoalan ini jangan dibiarkan menohok dan meruntuhkan wibawa lembaganya masing-masing. Lembaga-lembaga yang didirikan di atas cucuran keringat rakyat ini bukan untuk disalahgunakan atau disepelekan.
Selama ini sudah terbukti kita teledor. Kendati sudah dua kali mengganti kekuasaan lewat proses people power, aparat pemerintah dan anggota parlemen tidak berusaha sungguh-sungguh, untuk memetik hikmah dari makna people power itu sendiri, misalnya, dengan mewanti-wanti diri sendiri, jangan melakukan kesalahan yang sama. Mereka mestinya menjadi bagian dari proses serta mewarisi semangat yang luar biasa tersebut dan bukan justru mengkhianatinya.***
Kendati sudah dua kali mengganti kekuasaan lewat proses "people power", aparat pemerintah dan anggota parlemen tidak berusaha sungguh-sungguh, untuk memetik hikmah dari makna "people power" itu sendiri, misalnya, dengan mewanti-wanti diri sendiri, jangan melakukan kesalahan yang sama.
Gara-gara masyarakat merasa curiga dan kecewa terhadap proses penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah oleh polisi, beberapa pihak menyebut kemungkinan jika kekecewaan rakyat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang cepat akan berpotensi menjadi people power. Setelah memutar rekaman yang isinya sangat menghebohkan itu, bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. merasa perlu untuk mengingatkan, jangan lawan kekuatan rakyat.
Kendati kekuasaan Soekarno dijatuhkan oleh kekuatan rakyat pada 1966, istilah people power menjadi populer setelah terjadi pergantian kekuasaan di Filipina. Saat itu Benigno (Ninoy) Aquino yang lama tinggal di pengasingannya di AS, memutuskan pulang ke negerinya untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos yang sudah menjadi diktator. Penerbangan Ninoy ke negara asalnya itu kemudian berubah menjadi perjalanannya menjemput maut. Karena begitu pintu pesawatnya terbuka di Bandara Manila, ia ditembak dan meninggal seketika.
Tragedi inilah yang kemudian menyulut amarah rakyat. Dalam jumlah yang makin lama tambah banyak, mereka turun ke jalan menuntut pergantian kekuasaan. Filipina dilanda krisis hebat. Karena sudah tak mampu mempertahankan kekuasaannya, akhirnya dengan bantuan AS, Marcos diterbangkan ke Hawaii dan Corry Aquino (istri Ninoy) ditetapkan sebagai presiden.
Di luar dugaan banyak orang, Corry yang sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, ternyata sanggup mengendalikan politik di negaranya kendati berkali-kali bergejolak. Yang lebih istimewa lagi, Corry tidak membiarkan jargon people power dipelihara terus oleh rakyatnya sebagai sesuatu yang dikeramatkan. Rambu-rambu demokrasi dipatoknya dengan baik, bahkan ancaman serta kudeta militer pun (yang terjadi sampai tujuh kali), tidak menggoyahkan pendiriannya. Corry-lah yang menetapkan masa jabatan seorang Presiden Filipina cukup satu kali saja, padahal tekanan yang menentangnya sangat kuat.
Dalam kesempatan saat ini, kita untuk kesekian kalinya kembali menyebut people power, tidak ada salahnya kalau mengingat kembali apa yang telah dilakukan oleh Corry Aquino di Filipina. Sebagai presiden, prestasi Corry mungkin tidak hebat, tetapi apa yang telah dilakukannya tidak jauh dengan apa yang dilakukan Nelson Mandela di Afrika Selatan. Keduanya naik ke panggung kekuasaan dengan dukungan rakyat yang sangat besar, sedangkan dirinya berpotensi memikul beban dendam yang tidak ringan. Namun, potensi balas dendam tersebut oleh keduanya dibuang jauh-jauh. Di relung qalbunya, mereka sudah tidak menyediakan ruang untuk menampung hal-hal seperti itu. Alasannya, yang lebih penting untuk diurus adalah kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan diri atau keluarganya. Keduanya berketetapan pasti tidak membiarkan bangsanya bergejolak. Lembaga-lembaga kenegaraan yang sebelumnya dinilai bobrok dan kehormatannya dirusak, ditata ulang dengan apik. Pilar-pilarnya yang coreng-moreng dibersihkan, sedangkan yang runtuh ditegakkan kembali. Aspirasi rakyat, betapa pun kerasnya, digiring untuk masuk ke dalam koridor yang semestinya dan ditangani dengan baik. Corry dan Mandela tampil sebagai guru bangsa dalam kapasitas yang sebenarnya. Solusinya, menumbuhkan kepercayaan. Setelah itu, menawarkan kedamaian dan ketenteraman. Hasilnya pun luar biasa, di Filipina dan Afrika Selatan yang namanya people power hanya terjadi satu kali. Setelah itu, penyebutannya hanya untuk kepentingan sejarah.
Akan tetapi di negeri ini, mengapa people power sampai terjadi dua kali dan aktualisasinya pun masih terus disebut-sebut? Ini persoalan yang harus kita atasi bersama. Dua kali meruntuhkan kekuasaan dengan mengandalkan people power, jika dihitung-hitung, barangkali ongkosnya sudah sangat mahal. Bukan semata modal yang sudah ludes, tagihan utang pun tak kunjung habis. Kalau meminjam kearifan peribahasa, kita ini lebih bebal ketimbang keledai karena sudah terbukti tersandung dua kali pada batu yang sama. Terutama bagi lembaga kepresidenan dan lembaga parlemen, persoalan ini jangan dibiarkan menohok dan meruntuhkan wibawa lembaganya masing-masing. Lembaga-lembaga yang didirikan di atas cucuran keringat rakyat ini bukan untuk disalahgunakan atau disepelekan.
Selama ini sudah terbukti kita teledor. Kendati sudah dua kali mengganti kekuasaan lewat proses people power, aparat pemerintah dan anggota parlemen tidak berusaha sungguh-sungguh, untuk memetik hikmah dari makna people power itu sendiri, misalnya, dengan mewanti-wanti diri sendiri, jangan melakukan kesalahan yang sama. Mereka mestinya menjadi bagian dari proses serta mewarisi semangat yang luar biasa tersebut dan bukan justru mengkhianatinya.***
Langganan:
Postingan (Atom)
